Indonesia tengah berupaya keras mencapai target ambisius Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, sebuah komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Namun, di balik kebijakan nasional ini, terdapat tantangan nyata: kesenjangan antara tujuan makro dengan sumber daya yang dimiliki komunitas lokal di tingkat tapak. Para pelaku usaha kecil dan kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan seringkali terkendala akses terhadap modal dan pasar untuk menjalankan praktik pengelolaan hutan berkelanjutan. Inilah celah yang coba diisi oleh sebuah inovasi pendanaan yang solutif.
Sebagai respons atas tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 meluncurkan skema Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 periode kelima. Skema ini merupakan bagian dari kerja sama Indonesia-Norwegia dengan mekanisme Result-Based Contribution (RBC). Inovasinya tidak hanya pada bentuk bantuannya, tetapi juga pada kombinasinya. Pada periode kelima ini, dialokasikan dana hibah sebesar Rp20 miliar yang ditargetkan menjangkau 300 kelompok masyarakat. Namun, yang lebih menarik adalah penambahan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) layaknya microfinance untuk usaha perhutanan sosial, serta jaminan akses pasar melalui kemitraan dengan offtaker (PT Jebe Trading Indonesia) dan mitra pendukung (Rainforest Alliance).
Mengubah Tantangan Menjadi Peluang Usaha
Cara kerja program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang holistik. Kelompok masyarakat tidak hanya menerima dana hibah, tetapi juga mendapatkan akses ke pembiayaan mikro dan, yang paling krusial, jaminan pasar untuk produk agroforestri mereka. Kemitraan dengan offtaker menjadi kunci terciptanya mata rantai ekonomi yang berkelanjutan. Dengan begitu, aktivitas konservasi hutan seperti penanaman pohon, pengelolaan hasil hutan bukan kayu, dan pelestarian keanekaragaman hayati tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai peluang ekonomi yang nyata.
Dampak dari pendekatan inovatif ini sudah mulai terlihat. Hingga periode keempat, program telah sukses menyalurkan sekitar Rp29,081 miliar kepada 863 kelompok masyarakat yang tersebar di 36 provinsi, dengan total 49.653 penerima manfaat. Lebih dari sekadar angka, ini berarti ribuan keluarga telah bertransformasi dari sekadar penonton menjadi bagian dari solusi krisis iklim. Mereka kini terlibat aktif dalam penanaman pohon, pengembangan usaha berbasis hutan, dan perlindungan keanekaragaman hayati, sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Model pembiayaan hibah yang dikombinasikan dengan kemitraan pasar dan pendanaan mikro ini memiliki potensi besar untuk direplikasi dan diperkuat. Ke depannya, program ini bisa menjadi cetak biru bagi kebijakan pendanaan iklim di daerah lain, tidak hanya di Indonesia. Dengan menciptakan keselarasan antara aksi iklim, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan hutan, model ini membuktikan bahwa solusi berbasis masyarakat bukan hanya mungkin, tetapi juga efektif dan berkelanjutan. Inisiatif ini adalah bukti nyata bahwa mencapai target iklim dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
